oleh

WHO Desak Indonesia PSBB Ketat

-NEWS-0 views

WHO Desak Indonesia PSBB Ketat – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti peningkatan kasus infeksi virus Corona (COVID-19) di Indonesia yang dipicu oleh varian-varian baru. WHO mendesak pemerintah Indonesia untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam laporan situasinya, WHO mencatat bahwa peningkatan drastis tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) telah menjadi kekhawatiran besar, dan memerlukan penerapan langkah-langkah kesehatan dan sosial masyarakat yang lebih ketat, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dengan meningkatnya penularan karena variants of concern, diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi,” kata WHO dalam laporan situasinya pada Kamis (17/6) yang diberitakan Associated Press, Jumat (18/6/2021).

Lonjakan infeksi virus Corona telah terlihat minggu ini di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Semuanya berlokasi di Jawa, pulau terpadat di Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau.

WHO Desak Indonesia PSBB Ketat Bersama Pimpinan Komisi IX Desak Pemerintah PSBB Total

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Charles mengusulkan PSBB usai tambahan kasus Corona harian semakin menggila.

“Angka penularan COVID-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6), angka penularan dan kematian harian nasional mencetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021),” kata Charles kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Tak hanya itu, Charles menyebut angka keterisian tempat tidur hampir di seluruh Provinsi Jawa juga sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yaitu 60%. Fakta-fakta antrean rumah sakit hingga rumah sakit penuh, kata dia, juga terjadi.

“Di sisi lain, angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan (faskes) di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas WHO 60%. Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?,” ucapnya.

“Sementara fakta di lapangan, tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata: antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terkira,” lanjutnya.

Atas dasar itulah, politikus PDIP ini menyebut PPKM mikro yang saat ini berlangsung sudah tidak efektif lagi. Dia pun meminta agar pemerintah segera mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar di seluruh Indonesia.

“Melihat data dan fakta tersebut, PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang jelas tidak cukup merespons kedaruratan penularan COVID-19 saat ini. Buat saya, kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi sudah mengerikan. Perlu tindakan cepat dari Pemerintah Pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar (PSBB), tidak lagi parsial,” ujarnya.

“Kalau COVID-19 saat ini diibaratkan tsunami, PSBB ini seperti pemecah gelombang di lautan, sehingga gelombang yang sampai di daratan tidak begitu besar. Tanpa pemecah gelombang itu, saya takut para tenaga kesehatan dan masyarakat di daratan akan ikut tersapu,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed