oleh

Rizieq Shihab Tidak Bisa Hadir Selama Sidang Praperadilan

-NEWS-0 views

Bersaing.comRizieq Shihab Tidak Bisa Hadir Selama Sidang Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ungkap Tim kuasa hukum Rizieq Shihab. Alasannya, permohonan sehingga Rizieq dihadirkan di area sidang ditolak oleh majelis hakim.

Saat ini, Rizieq yang menyandang status tersangka kasus pelanggaran protokol kebugaran tetap ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Metro Jaya. Dia ditahan di sana berkaitan kasus pelanggaran protokol kesehatan.

“Iya, (Rizieq Shihab) tidak hadir selama sidang,”ungkap tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di dalam pesan singkatnya, Rabu (6/1/2021).

Sementara itu, kubu Rizieq terhitung sudah mempersiapkan bukti tercantum di dalam sidang hari ini. Sidang dengan agenda penyerahan bukti selanjutnya rencananya akan terjadi terhadap pukul 13.00 WIB.

“Banyak surat dan berkas serta rancangan saksi dari pihak kita saksi fakta,” sambung Aziz.

Hal senada terhitung diungkapkan oleh tim hukum Rizieq lainnya, Alamsyah Hanafiah. Dia mengatakan, ada 38 bukti tercantum yang disiapkan oleh kubu Rizieq.

“Bukti tercantumada 38 dan saksi pemohon,” ungkap Alamsyah.

Protes Status Tersangka

Rizieq di dalam permohonannya merasa keberatan atas status tersangka berkaitan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Untuk itu, Rizieq menghendaki sehingga status tersangka yang tersemat terhadap dirinya dinyatakan tidak sah. Pasalnya, perihal itu tidak berdasar terhadap hukum yang berlaku.

rizieq shihab tidak bisa hadir

Rizieq Shihab Tidak Bisa Hadir Selama Sidang Praperadilan, FIX

Dalam petitumnya, menegaskan SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26/11/20, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9/12/20 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Denga demikian, penetapan standing tersangka terhadap Rizieq tak mempunyai kebolehan hukum mengikat.

Dengan demikian, kubu Rizieq berharap agar semua permintaan praperadilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka berharap terhadap pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Berikut 7 poin yang disampaikan kubu Rizieq:

  • Menerima permintaan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
  • Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26/11/20, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9/12/20 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak membawa kapabilitas mengikat.
  • Penyidikan yang dilaksanakan Termohon mengenai peristiwa pidana sebagaimana dimaksud didalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud didalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak membawa kapabilitas mengikat.
  • Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang ditunaikan Termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh gara-gara itu tidak membawa kapabilitas hukum yang mengikat.
  • Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon didalam hal ini surat perintah penangkapan no : SP.Kap/2502/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020, dan surat perintah penahanan no : SP.Han/2118/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak membawa kapabilitas mengikat.
  • Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Permohon berasal dari tahanan serta merta sejak putusan aquo dibacakan.
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan surat perintah pemberhentian perkara (SP3).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.