oleh

PPATK Curigai 59 Rekening FPI

-NEWS-5 views

Bersaing.com – PPATK Curigai 59 Rekening FPI yang diblokir berkenaan masalah pencucian duwit dan terorisme. Sehingga PPATK lakukan penghentian kala transaksi dan aktivitas rekening milik FPI.

PPTK punyai kewenangan selanjutnya cocok bersama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi asumsi dan kontrol laporan dan Info transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian duwit dan/atau tindak pidana lain.

“(PPATK) udah lakukan penghentian kala transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) selanjutnya afiliasinya,” demikian didalam info resmi PPATK yang dikutip Bersaing.com, Rabu (6/1/2021).

Selain itu kekinian FPI terhitung udah dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Keputusan itu lantas ditindaklanjuti PPATK cocok bersama dengan kewenangannya.

“PPATK Curigai 59 Rekening FPI dan sudah melakukan penghentian seluruh aktivitas transaksi keuangan berasal dari FPI, terhitung penghentian kala seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi bersama dengan FPI,” ujarnya.

Hingga kala ini PPATK udah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi berasal dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, terhitung pihak terafiliasinya.

PPATK saat ini menjalankan tugasnya didalam penghentian kala transaksi keuangan yang bakal ditindaklanjuti bersama dengan penyampaian hasil asumsi atau kontrol kepada penyidik untuk sanggup ditindaklanjuti bersama dengan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed