oleh

Lembaga Proteksi Saksi Korban (LPSK) membagikan Catatan Untuk Komjen Sigit

-NEWS-9 views

Bersaing.com – Lembaga Proteksi Saksi Korban( LPSK) membagikan beberapa catatan buat Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dikala ini berstatus calon tunggal kapolri. Tadinya, nama Listyo jadi opsi Presiden Joko Widodo bagaikan calon kapolri buat menempuh uji kepatutan serta kelayakan di DPR.

Wakil Pimpinan LPSK Edwin Partogi Pasaribu berikan catatan awal terpaut mekanisme penegakan hukum semacam apa yang hendak diterapkan Kapolri menyikapi permasalahan penyiksaan serta kekerasan yang dicoba oknum anggota Polri.

Catatan LPSK pada 2020, ada 13 permohonan proteksi masalah penyiksaan, sedangkan di 2019 lebih besar dengan 24 permohonan.” Maksudnya, terbentuknya penyusutan sebesar 54 persen masalah penyiksaan pada 2020 dibandingkan 2019. Tetapi apabila merujuk jumlah terlindung, pada 2020 ada 37 terlindung LPSK dari kejadian penyiksaan,” kata Edwin.

Dia melaporkan kejadian terakhir yang menarik atensi diketahui dengan kejadian Kilometer 50 yang membunuh 6 Laskar FPI.” Saran Komnas HAM memohon supaya kejadian itu diproses dalam mekanisme peradilan universal pidana. Hendaknya Kapolri mencontoh KSAD yang dengan tegas memproses hukum oknum Tentara Nasional Indonesia(TNI) di Kejadian Intan Jaya,” ucapnya.

Kedua, kata Edwin, gimana Kapolri menyikapi penyebaran hoaks serta ujaran kebencian yang terus bertambah sebagian tahun terakhir. Polda Metro Jaya di 2020 mengutip sudah menanggulangi 443 permasalahan hoaks serta ujaran kebencian. Sebanyak 1. 448 account media sosial sudah dicoba takedown, sebaliknya 14 permasalahan dicoba penyidikan sampai tuntas.

“Yang kerap timbul jadi persoalan publik atas masalah ini yakni sepanjang mana Polri berperan imparsial tanpa memandang afiliasi politik dari para pelakunya,” kata Edwin. Ketiga, gimana pendekatan restorative justice yang hendak dibesarkan Polri soal keadaan penjara yang melebihi kapasitas, di mana jumlah napi yang masuk tidak berbanding lurus dengan kapasitas lapas.” Suasana ini hendaknya disikapi Polri memakai pendekatan restorative justice bagaikan alternatif penyelesaian tindak pidana,” ucap Edwin.

Keempat, gimana upaya Kapolri memerangi korupsi di korpsnya. Misalnya, contoh permasalahan pesan palsu Djoko Tjandra yang tidak terlepas dari aplikasi suap serta sudah menempatkan 2 jenderal polisi bagaikan tersangka.” Jadi tugas Kapolri supaya pelayanan serta proses hukum di badannya bersih dari aplikasi transaksional yang bisa melenyapkan keyakinan publik,” ucapnya. Kelima, permasalahan kekerasan intim terhadap anak serta wanita masih jadi keprihatinan nasional.

Di masa pandemi virus corona, catatan LPSK di 2020 ada 245 permohonan atas masalah ini, menyusut 31, 75 persen dibanding 2019.” Polri dituntut aktif mengawasi patroli siber buat memerangi konten pornografi di dunia maya,” kata Edwin. Keenam, gimana strategi kerja sama serta sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, serta yang lain.” Kapolri diharapkan sanggup membangun koordinasi serta sinergi, tidak menyudahi jadi slogan,” tuturnya.

Dia pula mengapresiasi Polri atas kolaborasinya sepanjang ini dengan Lembaga Proteksi Saksi Korban (LPSK) dalam proteksi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO) serta terorisme. Harapannya, kerja sama itu bisa bersinambung di masalah lain semacam tindak pidana korupsi. Ketujuh, gimana strategi Polri tingkatkan keamanan di wilayah zona terorisme di Sulawesi Tengah serta kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi tumbangnya korban dari warga.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.