oleh

Jokowi Bisa Diadili Setelah Lengser Ungkap Amien Rais

-NEWS-2 views

Bersaing.com – Jokowi Bisa Diadili Setelah Lengser Ungkap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dirinya menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo dapat diseret ke pengadilan sehabis tak lagi menjabat. Menurutnya, hal itu dapat dijalankan karena Jokowi sepanjang ini diam saja melihat mega korupsi.

Ia menjelaskan dua jenis kejahatan. Tipe pertama adalah crime of commission, orang yang jadi pelaku utama kejahatan layaknya pencuri, pembunuh, dan pemerkosa. Tipe kedua adalah crime of ommission, orang yang tahu kejahatan tapi hanya diam.

“Jadi kalau seorang presiden mendiamkan itu bermakna menyetujui. Sehingga sebaiknya ya enggak apa-apa. Indonesia belum dulu kepala negara dibawa ke pengadilan. Tapi aku kira ini dapat dibawa ke pengadilan besok, Insya Allah,” kata Amien Rais pas diskusi publik ‘Refleksi Malari: Ganti Nakhoda Negeri?’ di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (15/1).

Menurutnya, hal itu dapat dijalankan karena Jokowi selaku kepala pemerintahan tidak mengambil langkah tegas pada masalah korupsi infrastruktur, Meikarta dan reklamasi teluk Jakarta.

Jokowi Bisa Diadili Setelah Lengser Ungkap Amien Rais Tentang Infrastruktur

“Jadi mengapa infrastruktur ugal-ugalan nanti ketahuan bagaimana penguasa jalankan korupsi mega di infrastruktur,” ujar mantan Ketua MPR RI itu.

Ia tunjukkan pada dasarnya besarnya korupsi bakal bersamaan bersama besarnya kekuasaan yang dimiliki. Sehingga, menurutnya lumrah korupsi besar banyak berlangsung di lingkaran penguasa.

“Ada korelasi positif pada kekuasaan bersama korupsi. Di mana pun terhitung korupsi terbesar di Istana dan sekitarnya. Saya bersama berani katakan terhitung kala perubahan di Istana mafia kita angkat ke permukaan,” Amien menegaskan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus pada anggaran pembangunan infrastruktur masa Jokowi. Maklum, di pemerintahan Jokowi anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur memadai besar.

Misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada empat th. belakangan ini kuantitas anggaran yang digelontorkan mencapai Rp400 triliun lebih. Anggaran berikut naik dua kali lipat kalau dibandingkan pada periode 2010-2014 yang sekitar Rp200 triliun.

Wakil Ketua memperkirakan kalau tidak diberi perhatian lebih oleh KPK, anggaran besar berikut berpotensi untuk disalahgunakan. KPK, ujarnya bakal mengawal terasa dari sistem penawaran proyeknya.

“Kawal melalui sistem penawarannya, terasa planning. Berharap planning dan budgetting-nya dapat menggunakan e-planning dan e-budgeting,” ucapnya pada tim pers berita terbaru hari ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed