oleh

Gisel dan Michael Yukinobu Terjerat Kasus Video Porno

-HOT, NEWS-0 views

Bersaing.com – Gisel dan Michael Yukinobu Terjerat Kasus Video Porno yang beredar di kalangan video syurnya di kalangan masyarakat berdurasi 19 menit. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati Gisela Anastasya atau Gisel dan Michael Yukinobu de Fretes bukan pelaku lebih-lebih tersangka masalah pornografi.

Keduanya dinilainya sebagai korban dalam masalah video porno yang mereka buat sendiri. Maidina pun mengingatkan catatan mendasar terhadap masalah ini.

“Bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, apabila mirip sekali tidak berharap adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dipidana,” kata Maidina Rahmawati dalam pengakuan persnya, Selasa (29/12/2020) dalam berita artis hot hari ini.

berita artis hot hari ini

Gisel dan Michael Yukinobu Terjerat Kasus Video Porno Apakah Bisa Masih Bisa Bebas ?

Maidina Rahmawati mengatakan dalam konteks keberlakukan UU Pornografi, orang dalam video yang tidak berharap penyebaran video tidak dapat dipidana. Dalam Pasal 4 Undang-undang Pornografi terdapat batasan mutlak bahwa pihak yang melakukan tingkah laku/membuat untuk tujuan sendiri tidak dapat di pidana

Dengan demikian tingkah laku membuat pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi.

Pasal 6 UU Pornografi terhitung mengatakan Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak terhitung untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Perdebatan lain yakni terkait bersama adanya Pasal 8 UU Pornografi mengenai larangan jadi jenis atau objek yang mengandung muatan pornografi, mengenai perihal ini, risalah pembahasan UU Pornografi mengatakan bahwa yang didefinisikan sebagai tingkah laku kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan pemanfaatan pornografi di area publik, ada aspek mendasar yakni mesti dimaksudkan untuk area publik.

Maka selama konten selanjutnya adalah kepentingan pribadi, samasekali sebagai pemeran dalam suatu konten, ketetapan hukum dan konstitusi di Indonesia memelihara hak tersebut. Perbuatan selanjutnya tidak dapat dipidana. Larangan jadi jenis selamanya mesti dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi.

“Penyidik mesti mengerti bahwa apabila GA, MYD tidak berharap penyebaran video selanjutnya ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang mestinya dilindungi. Penyidik mesti lagi ke fokus yang pas yakni penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video selanjutnya ke publik,” tutup Maidina Rahmawati.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed