oleh

Amien Rais Siap Jamin Penangguhan HRS Disampaikan Melalui Surat

-NEWS-5 views

Bersaing.com – Amien Rais Siap Jamin Penangguhan HRS Disampaikan Melalui Surat untuk Kapolri Idham Aziz. Amien Rais menyambangi Bareskrim Polri. Amien singgah manfaat menyerahkan surat untuk Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi pengakuan siap untuk jadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Penyidik bersaing.com di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2020), Amien Rais keluar dari lobi Bareskrim Polri bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara pukul 11.40 WIB. Pendiri Partai Ummat itu memberikan dirinya dan Marwan diterima oleh staf Humas Polri.

Jadi alhamdulillah kita mendambakan ketemu Kapolri, tetapi beliau ada di luar kantor. Kami pokoknya mendambakan ketemu siapa pun wakilnya, lantas dibawa ke Divisi Humas, Kepala Divisi Humas pun tadi sedang pergi, jadi tadi kita diterima di stafnya. Yang bakal kita sampaikan tuh apa, silahkan dibaca,” kata Amien Rais.

Amien Rais Siap Jamin Penangguhan HRS Disampaikan Melalui Surat Dibacakan Oleh Marwan Batubara

Isi surat lengkap untuk Kapolri yang dibacakan deklarator KAMI Marwan Batubara:

Kepada Yth:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kami sebagai anak bangsa benar-benar prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara waktu ini, terutama pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS seharusnya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional manfaat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Sangat disayangkan yang berjalan adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah menyaksikan segera jutaan orang simpatisan pencinta HRS singgah dari beragam lokasi NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.

Sesungguhnya jikalau pemerintah beritikad baik dapat terhubung diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka dipercayai situasi dan situasi kehidupan sosial politik bakal jadi lebih baik. Kegaduhan yang berjalan dan terhambatnya saluran dialog makin memperlebar jarak pada pemerintah bersama pendukung HRS.

Kondisi demikian tidak dapat dianggap remeh, gara-gara berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional terutama lagi bersama terjadinya penembakan di luar hukum pada keenam laskar FPI makin memperparah stabilitas nasional. Patut dianggap sudah berjalan kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme.

Terdapat saran adanya penculikan dan penganiayaan keenam laskar FPI selanjutnya bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk keperluan beribadah dan sejatinya turut dan juga di dalam pengajian subuh keluarga.

Dengan demikian, kita percaya mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kita menilai, semua sila Pancasila sudah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang menghilangkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kami benar-benar cemas bakal terpecahnya bangsa Indonesia jadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak Kepolisian konsisten menerus mengklaim kebenaran. Di segi lain, pihak FPI dan juga pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.

Untuk meredakan situasi yang makin panas dan tidak kondusif, dan juga demi tegaknya hukum dan keadilan, maka bersama ini kita menuntut:

1. Kepolisian segera melewatkan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kita yang dicantumkan di bawah ini siap jadi penjamin.

2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun manfaat mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.

3. Mengajak semua anak bangsa untuk konsisten mengawasi, mengawal dan turut mengadvokasi secara intens semua sistem penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.

Sebagai penutup, harus kita ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas sistem penuntasan tragedi kemanusiaan ini benar-benar berpotensi memicu kemarahan rakyat, supaya dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.

Dari kita anak-anak bangsa:

1. Dr Amien Rais
2. KH Dr Muhyiddin Junaidi
3. Dr Abdullah Hehamahua
4. KH Dr T Zulkrnaen
5. Dr Abdul Chair
6. Dr Bukhori Muslim
7. Neno Warisman
8. KH Ansyufri Sambo
9. Dr Syamsul Balda
10. Dr Marwan Batubara
11. Dr Nurdiati Akma

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.