oleh

59 Rekening FPI Diblokir PPATK

-NEWS-9 views

Bersaing.com – 59 Rekening FPI Diblokir PPATK sehabis FPI dibubarkan 30 Desember 2020 dan jadi organisasi terlarang. Sampai kini 59 rekening FPI itu masih sistem pembekuan. Proses pembekuan udah di terima PPATK.

Terdapat 59 Berita Acara Penghentian Transaksi berasal dari sebagian Penyedia Jasa Keuangan. Dimana sepenuhnya merupakan rekening milik FPI terhitung pihak afiliasinya.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa saat ini kami (PPATK) udah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi berasal dari sebagian Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, terhitung pihak terafiliasinya,”

PPATK laksanakan pembekuan atas basic Pelaksanaan faedah analisis dan kontrol laporan informasi transaksi keuangan. Dengan indikasi terdapatnya tindak pidana pencucian uang serta tindak pidan lainnya.

Dasar itulah yang digunakan pemerintah melalui PPATK untuk laksanakan pembekuan transaksi berasal dari rekening milik FPI dan afiliasinya.

Langkah pembekuan rekening terhitung untuk memilah rekening yang ada di Indonesia, berkenaan terdapatnya kesangsian yang dimaksud. Dimana PPATK sendiri jadi instansi yang mampu mengawasi dan mengontrol berkenaan terdapatnya aliran dana yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

“Tujuan tindakan tersebut untuk menahan terdapatnya usaha pindahan atau pemakaian dana berasal dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana,” memahami Ediana.

Secara memahami kewenangan dimaksud diperkuat atas peraturan yang tertuang pada Pasal 44 Ayat (1) huruf i UU TPPU.

59 Rekening FPI Diblokir PPATK Setelah FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang

Meski demikian PPATK terhitung akan menggerakkan penyelidikan dan analisa atas pembekuan rekening FPI, yang hasilnya akan jadi petunjuk dan basic bagi penegak hukum. Sehingga langkah pembekuan rekening mampu dinilai sebagai langkah penegakkan hukum.

“Untuk sesudah itu mampu ditindaklanjuti bersama dengan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang,” jelasnya.

Indriyanto Seno Adji sebagai Pakar hukum pidana mengatakan, FPI sehabis dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penegak hukum sebenarnya mempunyai wewenang usaha paksa (dwang middelen atau coercive force) untuk memblokir rekening milik FPI.

“Penegak hukum mempunyai wewenang usaha paksa tersebut, terhitung pemblokiran rekening FPI, lepas legalitas legal standing-nya,” terang Indriyanto.

Diketahui, selama ini, banyak pihak yang bertanya-tanya, berasal dari mana FPI mendapat dana besar untuk menggelar sejumlah aktivitas di beraneka lokasi di Indonesia.

Bahkan, pertanyaan tersebut makin lama menjadi-jadi selagi group berseragam putih tersebut mengadakan aksi berjilid-jilid di kawasan Monas, Jakarta Pusat, tiga th. lalu.

Bukan cuma itu, tudingan yang sama terhitung menyasar tokoh sentral mereka, Habib Rizieq Shihab disaat berada di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Malahan, sempat terlihat anggapan, ada group atau aktor tertentu yang selama ini jadi donator selamanya FPI di Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.