oleh

3 Nama Menteri Jokowi Yang Diciduk KPK

-NEWS-0 views

Bersaing.com – 3 Nama Menteri Jokowi Yang Diciduk KPK karena telah terbukti melakukan korupsi dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap ekspor benih lobster atau benur yang belum lama ini izinnya dikeluarkan olehnya.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji pada penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 25 November 2020.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo nama Edhy Prabowo bukanlah menteri pertama yang ditangkap gara-gara kasus dugaan korupsi, melainkan ada beberapa nama  Menteri lainnya.

Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, ada dua menteri yang terjaring instansi antirasuah. Salah satunya adalah Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. KPK telah menetapkan Idrus sebagai tersangka korupsi, maka dirinya pengunduran diri dari jabatan segera disampaikan kepada bapak Presiden Jokowi di Istana.

“Idrus mengatakan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban moral, maka saya ingin mengajukan permintaan pengunduran diri sebagai Mensos kepada bapak Presiden bersama dengan sebagian pertimbangan”.

Berikut deretan 3 Nama Menteri Jokowi yang diciduk KPK pada periode pertama dan ke dua Presiden Jokowi

3 Nama Menteri Jokowi Terkait Kasus Korupsi

1. Mensos Idrus Marham

berita terbaru

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham tiba untuk menekuni pengecekan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4/2019). Idrus Marham menekuni pengecekan sebagai saksi untuk tersangka Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir tentang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Sebelum Edhy Prabowo, ada dua menteri yang dijerat KPK di periode pertama Jokowi. Yang pertama adalah Menteri Sosial atau Mensos Idrus Marham.

“Yang pertama saya tadi “Sebagai wujud pertanggungjawaban moral, maka saya ingin mengajukan permintaan pengunduran diri sebagai Mensos kepada bapak Presiden bersama dengan sebagian pertimbangan”.

Idrus mengaku pertimbangan pertama mundur dari Mensos bikin merawat kehormatan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, Jokowi sepanjang ini merupakan pemimpin yang mempunyai reputasi dan komitmen yang tinggi di dalam pemberantasan korupsi.

“Pertimbangan ke dua adalah supaya tidak jadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi Bapak Presiden di dalam mengganggu tugas sehari hari yang tidak ringan. Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itu kan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima,” kata dia.

Pertimbangan ketiga, lanjut Idrus, sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya semuanya menghormati sistem yang ditunaikan KPK. Saya menerima dan mengikuti hukum yang ada di KPK

2. Menpora Imam Nahrawi

berita hari ini

Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tiba di gedung KPK untuk menjalani pengecekan perdana pascapenahanan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Imam Nahrawi sebagai saksi di dalam persoalan suap dana hibah pemerintah lewat Kemenpora kepada KONI. Dari hasil penyidikan, KPK memutuskan bahwa Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka didalam kasus suap hibah KONI

Imam diduga menerima hadiah atau janji persoalan suap dana hibah tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp 14,7 miliar.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK meraih bukti permulaan yang cukup dugaan keterlibatan Imam Nahrawi di dalam persoalan ini. KPK menduga duit suap itu digunakan untuk keperluan teristimewa Imam.

Hasil dari penyidikan KPK, terdapat 2 tersangka yaitu IMR (Imam Nahrawi dan asistennya MIU, kata alex kepada tim berita hari ini.

Penahanan Miftahul sudah dilakukan instansi antirasuah pada 13 September 2019, namun Imam Nahrawi penahanan terhadapnya masih belum dilaksanakan.

Imam dan Ulum telah melanggar pasal 12 a atau b atau UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 mengenai perubahan UU no 31 Tahun 1999, Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1). Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim telah menjelaskan pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 12/9, bahwa KONI mengajukan proposal, namun proposal tersebut tidak dapat disetujui Deputi IV Kemenpora, Mulyana bersama tim suksesnya. Penolakan iti dikarenakan dana tersebut digunakan di tahun 2019, pada saat proposal diajukan pada tahun yang sama.

Akhirnya Mulyana bersama Adhi Purnomo memerintahkan Sekjen KONI Endi Hamidy untuk berbicara dengan asistennya Imam Nahrawi, hal tesebut mempunyai tujuan, yaitu mempercepat proses pencairan dana hibah

3. Menteri KKP

berita hari ini

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan jadi tersangka persoalan suap pengurusan ekspor benih lobster atau benur.

Edhy Prabowo pada mulanya diamankan di Bandara Soekarno-Hatta sepulang lawatan ke Hawaii pada Selasa dini hari, 25 November 2020. Edhy jadi menteri ketiga di jaman Presiden Joko Widodo yang dijerat KPK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka di dalam persoalan ini, terhitung Edhy Prabowo.

Wakil ketua KPK meneliti bahwa pada 21-23 November 2020, KPK mendapatkan informasi bahwa ada transaksi pada rekening bank yang diduga penampung uang yang melibatkan negara lain, dan uang tersebut digunakan untuk membeli barang mewah diluar negeri.

Kemudian pada hari Selasa 24 November 2020, setelah adanya tindak curiga, maka KPK langsung bergerak menuju Bandara Soetta Tanggerang, Depok dan Bekasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Namun kurang lebih pada pukul 00.30 WIB, timnya langsung mengamankan lokasi

Untuk 6 tersangka sebagai penerima akan dikenakan pasa 12 ayat (1) uruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana udah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, tersangka yang berstatus pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana udah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Edhy tunjukkan siap bertanggungjawab atas tingkah laku yang dilakukan. ” Ini adalah sebuah kesalahan dan saya tidak lari, saya dapat menjelaskannya semua, ungkap Edhy Prabowo saat ditangkap kepada KPK dan tim berita terbaru.

“Saya akan bertanggung jawab atas semuanyai. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perikanan barangkali banyak yang terkhianati seolah aku pencitraan di muka umum,” ujar Edhy.

Edhy Prabowo pun mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Gerindra dan jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Saya dengan ini dapat mengundurkan diri sebagai wakil ketua Gerindra). Nanti aku dapat mohon diri untuk tidak ulang menjabat sebagai menteri, dan aku yakin prosesnya sedang berjalan, aku bertanggungjawab penuh dan aku dapat hadapi dengan jiwa besar,” menyadari Edhy

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.